Sebanyak
741 orang jamaah calon haji (calhaj) Purworejo, secara resmi dilepas
oleh Bupati Drs H Mahsun Zain MAg, di pendopa kabupaten, Rabu (19/9).
Dari 741 orang itu, terdiri 376 jamaah pria dan 365 wanita.
Menurut Bupati, meningkatnya jumlah calhaj setiap tahun ini dapat
sebagai indikator meningkatnya taraf ekonomi masyarakat dan peningkatan
ketakwaan. “Peningkatan ekonomi karena untuk melaksanakan ibadah haji
membutuhkan biaya besar. Di sisi lain, meskipun punya dana banyak kalau
tingkat ketakwaannya rendah, belum tentu bersedia menunaikan ibadah
haji,” katanya.
Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama
Purworejo Drs H Nurudin MPdI selaku kepala staf penyelenggaraan ibadah
haji mengungkapkan, jumlah calhaj Purworejo bertambah dari jumlah
sebelumnya karena ada yang mutasi masuk empat orang masing-masing dari
Kabupaten Banyumas dua orang, Semarang dan Sleman masing-masing satu
orang. “Yang mutasi keluar ke Magelang satu orang,” ungkapnya.
Diantara
para calhaj, usia tertua adalah Rasmijo (88) warga Desa Paitan RT 01 RW
02 Kecamatan Kemiri. Sedangkan termuda Mahendra Ramdhani (21) warga
Kelurahan Sindurjan RT 05 RW 08 Kecamatan Purworejo.
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Purworejo bidang sosial budaya, mengadakan pelatihan pengolahan sampah an organik, yang diikuti perwakilan dari unsur pelaksana DWP Kabupaten Purworejo. Pelatihan dilaksanakan di Aula PKK Purworejo dan dibuka Ketua DWP Kabupaten Purworejo Ny Sri Yuni Astuti Tri Handoyo, Sabtu(15/9).
Ketua DWP Ny Sri Yuni Astuti Tri Handoyo dalam sambutannya mengatakan, sampah memang menjadi permasalahan utama dalam masyarakat. Namun kalau kita dapat mengolah, memisahkan dan mengelola sampah organik dan an organik dengan baik, maka akan mendatangkan manfaat bagi kita semua.
Selain itu menurutnya, dengan pengolahan sampah maka berarti kita ikut berpartisipasi mendukung Adipura. Karena pengelolaan sampah juga masuk dalam salah satu kriteria penting penilaian Adipura.
”Saya harap kegiatan semacam ini harus ada kesinambungan pada tahun-tahun mendatang. Ini juga saya harapkan akan semakin meningkatkan kepedulian sosial bagi seluruh anggota maupun pengurus DWP di Kabupaten Purworejo. Disamping itu nantinya juga dapat menambah pendapatan rumah tangga,” harapnya.
Sementara itu ketua penyelenggara yang diwakili Ny S Sriyono melaporkan bahwa tujuan pelatihan agar anggota DWP nantinya dapat memanfaatkan dan mengolah sampah an organik menjadi barang berguna. Selain itu mengurangi jumlah sampah an organik serta meningkatkan ketrampilan anggota DWP agar bisa menambah penghasilan keluarga.
Pelatihan pengolahan sampah tersebut diikuti 53 orang dari unsur pelaksana DWP dan 17 orang dari pengurus DWP kabupaten. Narasumber dari DWP Kabupaten Purworejo serta dari Kreasi Edi Peni Perum Doplang. Sedangkan materi pelatihannya berupa praktek membuat hiasan sanggul rambut dari kain perca yang disampaikan Ny Karsiyadi, dan membuat aneka bunga dari barang bekas oleh Ny Nasimam.
Untuk menyamakan persepsi diantara pemangku kepentingan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) “Saras Husada”, menyelenggarakan diskusi. Topik diskusi tentang pola pengeloaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD)RSUD “Saras Husada”, Senin (17/9) di aula hotel Plasa. Hadir sebagai nara sumber Ir Bejo Mulyono MML selaku Kasubdit BLUD Ditjen Keuangan Daerah pada Kementrian Dalam Negeri, dan Drs Syahrudin Hamzah SEMM selaku Wakil Direktur dan Keuangan RSUD “Muwardi” Surakarta. Direktur RSUD “Saras Husada” Purworejo drg Gustanul Arifin MKes mengungkapkan bahwa penerapan PPK-BLUD utuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Mekanismenya dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasar prinsip ekonomi dan produksi, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.
Istilah BLU, sambungnya, mulai disosialisasikan 2004 lalu, sebagaimana terdapat pada pasal (1) UU 1/2004, tentang Perbendaharaan Negara. Namun diantara peyelenggara pemerintah masih sering terdapat beda persepsi mengenai BLUD. Diharapkan BLUD dapat memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, sebuah rumah sakit harus memberikan pelayanan setiap waktu, kendati di awal tahun saat pengaggaran melalui APBD belum ditetapkan. Optimalisasi pelayanan ini dapat diatasi apabila pendapatan fungsional bisa langsung digunakan untuk pengadaan obat/ alat kesehtan, serta penyederhanaan pengadaan barang/jasa. “Sehingga keterbatasan dan kelancaran dana operasional, serta ketergantungan terhadap subsidi pemerintah dapat diatasi, apabila BLUD bisa memerankan sebagai bisnis swasta yang mampu menarik pelanggan,” katanya.
RSUD “Saras Husada” Purworejo merupakan pelopor RSUD di Jawa Tengah yang telah menerapkan PPK-BLUD. Pelaksanaannya berdasarkan Perda 1/2009. Sejak tahun itu pula, pihaknya sudah tidak menggunakan dana APBD, kecuali untuk gaji PNS. Dari sekitar 670 karyawan, 417 orang diantaranya berstatus PNS.
Tahun 2011 meraup pendapatan Rp 54 M. Setelah dikeluarkan untuk belanja, menyisakan usaha yang disetorkan ke kasda sebesar Rp 8,8 M. Belanja paling besar untuk belanja obat, mencapai Rp 18 an milyar, disusul belanja modal dan alat kesehatan.
Untuk meningatkan pelayanan, pihakya kerja sama dengan pihak ketiga. Pihaknya menyediakan gedung, pihak ketiga menyediakan alat-alatnya. Mengingat RSUD memberikan pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat, maka biaya kesehatan ditentukan pemerintah. Sehingga kendati menggunakan alat pihak ketiga, biayanya maksimal sama dengan rumah sakit swasta, bahkan masih dibawahnya. Pertanggungjawaban pelaksanaan kepada bupati.
Ia mengaku, setiap tahun dilakukan audit oleh institusi yang berwenang seperti Inspektorat, BPK dan BPKP, juga oleh lembaga independen, yaitu dari Undip. “Pemeriksaan oleh lembaga pemerintah biasanya berdasarkan penugasan oleh atasannya. Sedangkan pemeriksan oleh Undip secara menyeluruh. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan, hasil audit oleh institusi pemerintah dan lemabaga independen hasilnya sama,” ungkapnya.
Bupati Purworejo Drs Mahsun Zain MAg, pada kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.
Perajin besek Desa Cacaban Lor Kecamatan Bener mendapat pengetahuan baru tentang anyaman bambu. Mereka dilatih teknik anyaman dengan sistem melingkar oleh instruktur dari APIKRI (Yayasan Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia) Yogyakarta, di desa setempat, beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Perindustrian dan Pertamben Ir Subagiyo MSi menegaskan bahwa mental para perajin haruslah berubah. Perajin harus penuh dengan inovasi dan berani, jangan hanya berkutat dengan paradigma lama yang sudah ketinggalan zaman. “Sekarang adalah zaman persaingan dan perdagangan bebas, sehingga para perajin harus siap bersaing dengan hal-hal baru yang inovatif,” katanya saat membuka pelatihan yang diikuti 10 orang itu.
Kalau selama ini para perajin membuat anyaman dalam bentuk kotak, dalam pelatihan ini diberikan dasar teknik anyaman melingkar. Teknik ini nantinya masih bisa dikembangkan menjadi beraneka macam bentuk tergantung dari kreatifitas para perajin itu sendiri.
Sutopo selaku instruktur dari APIKRI menyampaikan bahwa ketelatenan, keuletan dan kreatifitas menjadi dasar dari mengembangkan kerajinan anyaman bambu ini sehingga bisa bersaing. Dengan dasar menganyam yang sudah dimiliki oleh para perajin, membuat materi yang diberikan mudah diserap.
Purworejo, Sebagian wilayah di Kabupaten Purworejo mulai panen padi. Beberapa desa di Kecamatan Kemiri dan Pituruh misalanya seperti Desa Ngampel dan Desa Kroyokulon sudah beberapa petani mulai menanam pada namun ada juga yang belum memanen padi seperti di desa-desa yang melakukan proyek pembibitan albasia, petani belum memanen padi.
Padi mulai menguning di Desa Kroyolor
Secara keseluruhan desa-desa di Purworejo masih belum melakukan panen padi.
PURWOREJO-Puluhan Kepala Desa (kades) dari berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo disinyalir telah tertipu oleh aksi percobaan percaloan anggaran.
Para Kades itu tergiur iming-iming bantuan dari pusat yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah untuk setiap desa. Dari penelusuran Suara Merdeka, para kades bahkan sudah menyetorkan uang pelicin yang total keseluruhannya diperkirakan lebih dari Rp 250 juta. Para korban yang rata-rata merupakan kades yang masa jabatanya sudah mau habis tahun 2012 sudah merasa gelisah karena sampai saat ini uang miliaran yang dijanjikan pelaku itu tidak kunjung turun.
Seorang kades di Kecamatan Pituruh yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, program bantuan dikelola oleh salah satu perangkat Desa Jetis, Kecamatan Loano bernama Malik dan BPD Desa Rejosari, Kecamatan Kemiri, Pomo Sudari. "Saya ditawari untuk bikin proposal pada April lalu. Dibilang ada dana Silpa dan setiap desa bisa mendapatkan antara Rp 2 hingga Rp 4 miliar," katanya.
Selanjutnya, korban tersebut mengaku membuat proposal pengajuan bantuan untuk infrastruktur seperti jalan, gorong-gorong, jembatan, dana berbagai jenis lainnya dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.
Hal yang sama dilakukan para kades lainnya. Selanjutnya, secara periodik mereka dikumpulkan di rumah Pomo Sudari untuk menerima sosialisasi dari Malik serta Yoga Andrean yang disebut-sebut merupakan pihak ketiga yang menguruskan bantuan tersebut. Sejumlah korban mengatakan, Malik selalu menyatakan dirinya memiliki jaringan saudara di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Menurut korban tersebut, para kades yang jumlah keseluruhan sebanyak 52 orang itu selanjutnya dimintai uang yang didalihkan untuk operasional pengurusan. Besarnya bervariasi antara Rp 4 juta hingga Rp 5,5 juta. Uang pelicin tersebut dibayarkan dan para kades menerima kuitansi.
Korban menyebutkan, dalam proposal yang dibuat masing-masing kades selanjutnya dijadikan satu dan dibuatkan surat pengantar atau semacam rekomendasi yang ditandatangani Bupati Purworejo H Mahsun Zain. "Itu yang membuat kami semakin percaya," katanya.
Bukan hanya itu, para korban semakin percaya lagi setelah akhir April lalu mereka kembali harus mengeluarkan uang untuk pergi ke Jakarta dan mengikuti workshop di sebuah hotel di Jakarta tentang pengelolaan dana hibah dan bantuan.
"Yang mengisi workshop ya Yoga. Dia terus terang mengaku sebagai calo," katanya.
Meleset
Di antara para korban semakin merasakan keresahan setelah janji cairnya dana bantuan tersebut meleset. Awalnya dijanjikan bulan Mei kemudian diundur bulan Juli dan ternyata tidak juga cair. Para kades yang menanyakan langsung ke Malik mendapat jawaban bahwa Yoga sedang mengambil MoU ke Jakarta sebagai persyaratan pencairan.
"Kalau memang tidak cair ya dianggap aja kalah judi," ujar saksi tersebut.
Kepala Desa Majir Budi Sunaryo AMd yang ditemui kemarin menyebutkan, dia juga mendapat tawaran bantuan tersebut. Bahkan dia menyebutkan antara para kades dengan Malik pernah bertemu di gedung Setda, tapi bukan di dalam ruangan melainkan di parkiran. "Sejak saat itu saya pribadi curiga ada yang tidak beres," kata Ketua Parade Nusantara Kabupaten Purworejo ini.
Meski demikian, dia tetap berusaha mengajukan surat permohonan satu lembar. Dia baru benar-benar yakin bahwa bantuan tersebut hanya akal-akalan setelah dia ditarik uang yang katanya untuk mengurus bantuan tersebut. "Sejak saat itu teman-teman (kades) yang dekat saya ingatkan agar tidak mudah percaya. Saya kemudian tidak mau membayar," katanya.
Pomo Sudari yang dimintai konfirmasi di tempat kerjanya LP Anak Kutoarjo kemarin sudah tidak ada di tempat. Nomor teleponnya yang dihubungi beberapa kali juga tidak diangkat. Demikian juga Malik yang dihubungi beberapa kali melalui telepon gengamnya untuk dikonfirmasi juga tidak dijawab.
Informasi yang berhasil ditelusuri Suara Merdeka, beberapa desa yang tergiur iming-iming dana itu paling banyak di Kecamatan Pituruh dan Kemiri. Selanjutnya juga dari Kecamatan Loano, Bruno, Bener, Gebang, Butuh, dan Grabag. (H43-45)
sumber: suara merdeka
Purworejo, Anda mungkin akan bertanya-tanya jika hal ini dilakukan oleh seseorang yaitu membuat batu bata dari tanah. Bukan membuat batu batanya yang kami laporkan namun karena kegiatan ini dilakukan di Bulan Ramadhan. Betapa tidak ini dilakukan per orangan, jika dilakukan sebuah perusahaan wajar.
Hal ini kami amati memang sangat unik di Bulan Ramdhan masih sempat untuk membuat batu bata. Ini terjadi di Desa Kroyo Kulon, Kec Kemiri, Kab Purworejo belum lama ini sekitar 19/07 hingga berita unik ditulis kegiatan ini masih dilakukan.Berikut Foto yang kami ambil.
Purworejo, Pada Bulan Ramdhan 1443 H kali ini berbagai kegiatan religi sangat padat. Dari pagi hingga sore. Menarik sekali saat membicarakan tentang Tadarus Al Qur'an karena ini menjadi sebuah tradisi yang masih sangat melekat pada umat islam.
Di Purworejo sendiri kegiatan ini masih dilakukan.Tadarus biasa dilakukan setelah salat taraweh.
Guru dan siswa SMKN 1 Purworejo, Jawa Tengah, mengembangkan air sebagai pengganti bahan bakar minyak untuk menggerakkan kendaraan bermotor.
Dalam prakteknya satu liter bensin dicampurkan dengan dua liter air,dengan teknologi ini daya tempuh mobil dapat meningkat dari yang dulu 4kilometer menjadi 8 kilometer per liter,serta dapat menekan polusi udara.
Alat yang digunakan merupakan alat tambahan dengan sistem pembentukan hidrogen.
Pembibitan di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah sekarang dimulai kembali. Sebagian besar para petani memilih menanam albasia/albe. Mereka yang menanam kebanyakan berpendapat bahwa menanam albasia itu lebih mudah dari pada menanam bibit-bibit tanaman lain.
Situasi di persawahan saat ini masih sangat awal ada petani yang masih mencangkun dan memasukan tanah ke polibag (madai lemah) namun ada yang bahkan telah masuk pada tahap penyiraman dan perawatan bibit. Kebanyakan memang mereka masih memasukan tanah ke polibag.
Berikut foto yang bisa kami ambil.
Sebanyak
741 orang jamaah calon haji (calhaj) Purworejo, secara resmi dilepas
oleh Bupati Drs H Mahsun Zain MAg, di pendopa kabupaten, Rabu (19/9).
Dari 741 orang itu, terdiri 376 jamaah pria dan 365 wanita.
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Purworejo bidang sosial budaya, mengadakan pelatihan pengolahan sampah an organik, yang diikuti perwakilan dari unsur pelaksana DWP Kabupaten Purworejo. Pelatihan dilaksanakan di Aula PKK Purworejo dan dibuka Ketua DWP Kabupaten Purworejo Ny Sri Yuni Astuti Tri Handoyo, Sabtu(15/9).
Untuk menyamakan persepsi diantara pemangku kepentingan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) “Saras Husada”, menyelenggarakan diskusi. Topik diskusi tentang pola pengeloaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD)RSUD “Saras Husada”, Senin (17/9) di aula hotel Plasa. Hadir sebagai nara sumber Ir Bejo Mulyono MML selaku Kasubdit BLUD Ditjen Keuangan Daerah pada Kementrian Dalam Negeri, dan Drs Syahrudin Hamzah SEMM selaku Wakil Direktur dan Keuangan RSUD “Muwardi” Surakarta. Direktur RSUD “Saras Husada” Purworejo drg Gustanul Arifin MKes mengungkapkan bahwa penerapan PPK-BLUD utuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Mekanismenya dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasar prinsip ekonomi dan produksi, serta penerapan praktek bisnis yang sehat. 
Perajin besek Desa Cacaban Lor Kecamatan Bener mendapat pengetahuan baru tentang anyaman bambu. Mereka dilatih teknik anyaman dengan sistem melingkar oleh instruktur dari APIKRI (Yayasan Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia) Yogyakarta, di desa setempat, beberapa waktu lalu.
▒▒▒▒
